14 Hal Jadi Fokus Bawaslu Dalam Pilkada Serentak 2018

14 Hal Jadi Fokus Bawaslu Dalam Pilkada Serentak 2018

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu.

Kendari, NewsMetropol – Menindaklanjuti hasil riset Bawaslu Republik Indonesia yang telah dipublikasi dalam bentuk Indeks Kerawanan Pilkada dan menghadapi masa kampanye yang akan dimulai pada 15 Februari 2018 mendatang, Bawaslu Sultra mendorong semua pihak untuk ikut memastikan pelaksanaan kampanye tanpa kecurangan.

Terdapat 14 hal yang menjadi fokus pengawasan dalam Pilkada serentak yang akan dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu di daerah-daerah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu pada Sabtu (10/2).

“Fokus pengawasan dapat kita ditujukan kepada kampanye yang sifatnya mempolitisasi SARA, kampanye yang melibatkan dan atau keterlibatan ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan atau perangkat desa,” ungkap Hamiruddin.

Selain itu, lanjutnya, hal yang juga akan difokuskan pengawasannya oleh Bawaslu adalah politik uang dalam berbagai bentuk, penggunaan fasilitas negara, kampanye yang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan,  intimidasi dan diskriminasi, kampanye hitam berupa fitnah dan provokasi, pelibatan anak-anak dalam kampanye,  arak-arakan yang menyebabkan terganggunya pengguna jalan yang lain, kampanye yang sifatnya mengarah pada disintegrasi bangsa bertentangan dengan Pancasila, dan UUD 1945,  kampanye yang menyerang kehormatan pribadi paslon yang lain, keberpihakan penyelenggara pemilu dalam kampanye, dan kampanye di luar jadwal, serta  kampanye dalam bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berpesan epada masyarakat, tim sukses paslon, dan semua pihak jika sekiranya menemukan terjadinya pelanggaran sebagaiman disebutkan di atas diharapkan agar segera melaporkan kepada pengawas pemilu.

“Kepada semua penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu agar lebih pro-aktif lagi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pada semua tahapan penyelenggara pilkada,” imbuh Hamid (sapaan akrabnya, red).

“Diharapkan juga agar pengawas pemilu hingga seluruh jajaran untuk menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu tanpa berpihak, pilih kasih, dan tanpa diskriminatif, dan harus sesuai SOP yan telah dibuat Bawaslu,” pungkasnya.

(Ronal Fajar)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *