Advokat GERAK Indonesia : Surat Panggilan Gusriyan Tidak Prosedural

Advokat GERAK Indonesia : Surat Panggilan Gusriyan Tidak Prosedural

Para Tim Advokat GERAK Indonesia bersama awak media Baksel di Polsek Bayah, Selasa (13/2).

Lebak, NewsMetropol – Ketua Gebrakan Advokat (GERAK) Indonesia, Eric Yusrial Barus, SH., menilai, bahwa surat panggilan yang ditujukan kepada Gusriyan selaku pelapor korban pengeroyokan tidak prosedural.

Hal tersebut disampaikannya sebagai kuasa hukum Gusriyan saat mendampingi pemeriksaan tambahan di Polsek Bayah, Selasa (13/2).

Menurut Eric, surat panggilan itu adalah bagian dari upaya paksa dalam penyidikan, namun dapat dilakukan setelah dikirimkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) seperti telah diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Pasal 15 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

“Sementara berdasarkan hasil konfirmasi tim kami dengan Kejaksaan, ternyata belum ada SPDP yang masuk,” katanya.

Eric menegaskan, bahwa seharusnya surat panggilan tersebut berlaku bagi terlapor bukan kepada pelapor, sementara Gusriyan adalah pelapor dengan Laporan PolisiĀ  (LP) dimana dalam penetapan pasal pidana Pengeroyokan sesuai KUHP Pasal 170 ayat (1).

“Tentu ini intimidasi namanya, dan kami larang hal itu kepada Penyidik,” tuturnya.

Ditambahkannya, bahwa terbitnya surat panggilan yang diduga tidak prosedural tersebut dapat dikenakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Pasal 13 ayat (1) huruf (e) telah menyalahgunakan kewenangan dalam tugas penyidikan.

Sementara, Tim Advokat GERAK Indonesia juga telah menilai, bahwa terdapat kejanggalan dalam penanganan perkara kasus pengeroyokan Gusriyan yang dilakukan Penyidik Polsek Bayah, seperti pada administrasi penyidikan yang diduga adanya upaya penggiringan opini publik soal perubahan tindak pidana Pengeroyokan sesuai KUHP Pasal 170 ayat (1) menjadi Penganiayaan sesuai KUHP Pasal 352. Dimana Penyidik hanya memeriksa saksi terlapor dan berdasarkan pengakuan penyidik bahwa hasil dari koordinasi dan gelar perkara dengan pihak Kejaksaan Negeri Lebak, sementara pihak Jaksa saat di konfirmasi telah membantah bahwa tidak ada gelar perkara terkait kasus Gusriyan karena SPDP belum diterima.

Sebelumnya para tim Advokat GERAK Indonesia telah meneliti dan memeriksa terkait adaministrasi penyidikan, sehingga menemukan dugaan adanya pengkaburan perkara kasus Gusriyan diantaranya pada nomor register, tahun dan penetapan pasal.

Menurut Jannus Togu Simanjuntak, SH., dengan adanya kesalahan pada administrasi penyidikan, telah membuktikan bahwa Penyidik diduga tidak teliti bahkan terkesan meremehkan, sehingga tidak menjalankan tugasnya secara professional, proporsional dan prosedural, dimana hal demikian menyalahi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) huruf (c).

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Bayah, AKP Sadimun mengatakan, bahwa pihaknya transfaran dalam penanganan perkara yang sedang ditanganinya tersebut.

“Kalau ada kejanggalan silahkan tunjukkan dimana kejanggalannya, kalau itu karena kekurangan kami, kami akan perbaiki kang,” jelas Sadimun melalui pesan singkatnya.

Terkait soal tidak diberikannya bukti Laporan Polisi kepada pelapor, kata Sadimun, laporan polisi itu untuk diberkas, sementara untuk korban (pelapor) diberikan surat tanda terima laporan (STPL).

Sementara soal surat panggilan yang ditimbulkan kepada korban/pelapor hingga satu, dua kali dan jika tidak hadir akan dijemput paksa, menurut Sadimun tidak ada ancaman.

“Wong penyidik kok ngancam, kasus itu terus bergulir pak, makanya kita ingin saksi korban diperiksa untuk memberi keterangan. Nanti kita gelarkan kembali seperti apa langkah-langkah kedepannya, kita siap menerima semua saran dan masukkannya asal sesuai prosedur yang berlaku, perkara ini tetap akan lanjut sampai peradilan, pak,” ujar Sadimun.

(Firman/PZ4)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *