Bawaslu Sultra : ASN dan Kabupaten Kolaka Tertinggi Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Sultra : ASN dan Kabupaten Kolaka Tertinggi Pelanggaran Pemilu

Data Bawaslu Provinsi Sultra atas laporan pelanggaran Pemilu yang terjadi sepanjang September 2017 hingga Januari 2018. (Dok. Bawaslu Provinsi Sultra)

Kendari, NewsMetropol – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara merilis laporan pelanggaran Pemilu yang terjadi sepanjang September 2017 hingga Januari 2018.

Dari data yang ada, Pilbup Kabupaten Kolaka menempati peringkat nomor wahid, disusul Pilgub Sultra di urutan kedua, serta Pilbup Konawe di urutan ketiga.

Ketua Bawaslu Provinsi Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan, jenis pelanggaran yang tertinggi masih didominasi oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa.

“Pelanggaran Pemilu masih didominasi oleh pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan Kepala Desa serta perangkat desa,” ungkap Hamiruddin pada Rabu (7/2).

Pelanggaran yang terjadi, lanjutnya, merupakan pelanggaran yang terkait dengan profesionalisme penyelenggara Pemilu.

“Kebanyakan ada pada masalah profesionalisme penyelenggara Pemilu. Misalnya masalah perekrutan pantia adhoch PPK, PPS dan PPL,” imbuhnya.

Hamid (sapaan akrabnya, red) berharap kedepannya tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi terkait netralitas ASN, Kepala Desa, serta perangkat desa.

“Kami berharap ke depan, terkait netralitas ASN dan keterlibatan Kades dan perangkatnya, tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi. Hal ini juga harus bisa menjadi perhatian bersama, khususnya para kepala daerah di wilayah masing-masing,” harapnya.

Selain itu, dirinya juga berharap tim – tim pasangan calon tidak menyeret-nyeret para ASN dan Kepala Desa untuk terlibat dalam politik praktis.

“Harapan kami juga kepada tim paslon jangan lagi menarik-narik ASN, Kades dan perangkatnya ke ranah politik praktis,” pungkasnya.

Tercatat sebanyak 101 pelanggaran Pemilu ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sultra selama periode September 2017 hingga Januari 2018. Dari angka tersebut, pelanggaran terbanyak dilakukan oleh ASN, Kepala Desa, dan perangkatnya yang berjumlah 41 pelanggaran. Kemudian disusul oleh pelanggaran administrasi sebanyak 31 pelanggaran, serta 29 pelanggaran kode etik.

(Ronal Fajar)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *