Debt Collector Smart Finance Rampas Motor dan Aniaya Korban

Debt Collector Smart Finance Rampas Motor dan Aniaya Korban

Sepeda motor Honda Scopy DR 3752 CM dikendarai Bahri yang dirampas oleh Debt Collector dijalanan.

Mataram, NewsMetropol – Nasabah kredit macet kerap mengeluhkan ulah Debt Collector (DC) yang kian membuat resah masyarakat NTB.

Pasalnya, dalam melakukan penyitaan kendaraan nasabah kredit macet para DC terkadang mengancam dan bahkan melakukan penganiayaan terhadap nasabah.

Sebagaimana yang dialami Bahri, yang kebetulan adalah adik nasabah pada Smart Finance yang bernama Amrin.

Bahri harus mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan karena sepeda motor yang dikendarainya disita DC Smart Finance di jalanan.

Merasa dirugikan, akhirnya Bahri melaporkan kejadian tersebut ke Polda dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Awalnya saya lewat di jalan Bung Karno. Tiba-tiba dihadang oleh empat orang (DC,red). Dia suruh saya ikut mereka dengan memaksa. Saya takut dan ikut mereka. Sampai di kantor mereka, saya sadar pasti mereka mau ambil motor saya,” tutur Bahri dengan raut wajah ketakutan dihadapan awak media di Mataram, Senin (5/2) kemarin.

Bahri menambahkan, dalam situasi dipaksa dan ketakutan, akhirnya dirinya mengikuti keinginan empat orang DC untuk ikut ke kantor Leasing yang ditunjukkan DC tersebut.

Lanjutnya, sesampainya di kantor Leasing itu, dia diperlakukan tidak menyenangkan, bahkan diancam dan sempat ditampar.

“Sampai di kantor mereka, saya tidak mau memasukkan motor walaupun dipaksa. Trus saya disuruh masuk dipaksa tanda tangan berkas yang saya tidak paham. Saya terus dipaksa dan diancam. Dengan ketakutan saya tanda tangani saja. Takut dipukul, setelah tanda tangan saya keluar dipaksa menyerahkan STNK dan kunci motor. Disana saya berani melawan, tapi saya dikelilingi oleh empat orang dan satu orang menampar pipi saya dan saya dibentak-bentak,” ujar Bahri lagi.

Dengan perasaan takut, akhirnya Bahri menyerahkan kunci motornya, dan pulang dan melapor kepada kakaknya.

Untuk diketahui, kendaraan merek Honda Scopy DR 3752 CM adalah milik Bahri yang dibeli tunai.

Namun oleh kakaknya (Amrin red) BPKB sepeda motor tersebut diagunkan untuk meminjam modal usaha sebesar Rp.9.000.000 di Smart Finance.

“Yang meminjam modal dengan agunan BPKB motor itu saya, bukan adek saya,” tegas Amrin.

Buntut dari penyitaan motor tersebut, nasabah melaporkan ke Polda NTB dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena merasa dirugikan.

Padahal sebelumnya nasabah tersebut beritikat baik untuk menyetorkan iuran bulanannya sesuai dengan perjanjian namun tidak ada respon dari pihak Smart Finance.

“Perjanjian awalnya kan saya memilih untuk pihak finance yang datang ke saya untuk mengambil setoran, sampai 14 kali saya menyetor (DC yang biasa mengambil setoran ke nasabah,red), sampai bulan ke 15 waktu jatuh tempo saya telpon DC untuk ambil setoran, dia bilang nanti saya ambil. Namun yang bersangkutan tidak kunjung datang, saya coba datang ke kantor finance tapi ternyata sudah pindah. Sekarang tiba-tiba motor saya diambil di jalan saat di kendarai oleh adik saya,” terang Amrin, nasabah Smart Finance di Mataram, Selasa (6/2).

Dari pihak ketiga yang menyita motor tidak bertanggung jawab lagi karena motor telah diserahkan ke pihak finance.

Sedangkan pihak Smart Finance yang dikonfirmasi, Manager Smart Finance menolak dimintai keterangan dengan alasan wartawan tidak memiliki izin darinya.

“Saya sudah ke Polres Mataram, namun dibilang tidak ada unsur pidana dengan alasan saya menyerahkan motor di kantor, makanya saya langsung ke Polda NTB tadi malam dan pagi ini ke OJK dengan harapan permasalahan ini bisa di selesaikan,” tambah Amrin di kantor OJK.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Peraturan Menteri mengatur salah satunya melarang Kreditur (Leasing) atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan walaupun bukan berarti nasabah terbebas dari beban cicilan.

Dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing memang tidak dapat mengambil kendaraan nasabahnya secara paksa, tetapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum.

Artinya, kasus nasabah macet akan disidangkan. Pengadilan kemudian akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan.

Dengan demikian, kendaraan nasabah akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit nasabah macet ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada nasabah.

Tindakan Leasing melalui Debt Collector, yang mengambil secara paksa kendaraan di jalan, merupakan tindak pidana perampasan.

Dikutip dari berbagai sumber, bahwa perampasan sendiri diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka untuk dapat dikatakan seseorang dianggap melakukan perampasan, harus memenuhi beberapa unsur yaitu ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum, dengan memaksa seseorang baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu milik orang yang diancam atau milik orang lain, atau untuk memberikan hutang, atau untuk menghapuskan piutang.

(Rahmat/An)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *