Desa Bantarkaret Gandeng APRI Potensikan Pertambangan Rakyat

Desa Bantarkaret Gandeng APRI Potensikan Pertambangan Rakyat

Ketua Umum APRI Ir. Gatot Sugiharto, Kepala Desa Bantarkaret Pepen Sopandi, SIP., Ketua Koperasi Bumi Pertiwi Wily Suhendi, SH.,  Ketua APRI DPC Bogor Drs. Ujang Gozali.

Bogor, Metropol – Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung melalui Koperasi Bumi Pertiwi (KOBUTI) mengadakan rapat sosialisasi pengupayaan potensi daerah yaitu pertambangan  sebagai potensi alam yang diinginkan masyarakat untuk menjadi sumber mata pencaharian.

Rapat digelar di kantor Desa Bantarkaret dihadiri oleh Kepala Desa Bantarkaret Pepen Sopandi, SIP., Ketua Koperasi Bumi Pertiwi Wily Suhendi, SH., Ketua Umum APRI Ir. Gatot Sugiharto, Ketua APRI DPC Bogor Drs. Ujang Gozali, para tokoh masyarakat se-Kecamatan Nanggung, Sabtu (02/06/2016).

Menurut Kepala Desa Bantarkaret, Pepen Sopandi, SIP menjelaskan, berdasarkan hak asal usul masyarakat sesuai UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa masyarakat mayoritas masih menginginkan pertambangan menjadi sumber mata pencaharian. Sehingga perlu diupayakan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku agar dapat sinergi dengan PT Antam, Pemerintah dan masyarakat.

“Kami sudah ada konsep pertambangan kelola masyarakat dan akan disampaikan ke pihak terkait. Mudah-mudahan dapat diterima agar permasalahan konflik sosial, hukum dan ekonomi yang ada di Kecamatan Nanggung terselesaikan,” kata Pepen kepada Metropol.

Ketua Pengawas KOBUTI ini juga melanjutkan. Pada dasarnya dalam kajian konsep menjelaskan, masyarakat dan PT Antam dapat sinergi dalam pertambangan kelola masyarakat dibawah naungan koperasi.

“Desa memiliki UU tentang Desa, PT Antam memiliki UU dan Permen tentang BUMN. Jika amanat ini dilaksanakan. Kami yaqin pertambangan kelola masyarakat dapat berjalan,” kata Pepen.

Ditambahkannya, “Presiden Jokowi juga pernah menyatakan melalui seknasnya. Jika akan membantu melegalkan pertambangan rakyat dengan dasar UU Desa,” tambahnya kembali.

Ditempat yang sama Ketua Koperasi KOBUTI, Willy Suhendi, SH., mengatakan, koperasi ini dibentuk sebagai wadah masyarakat dalam memperjuangkan keadilan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan agar pertambangan kelola masyarakat diperjuangan dengan melalui koperasi ini guna mendapatkan arahan, petunjuk dan pembinaan dari pemerintah.

“Kami siap dibina dan diarahkan oleh pemerintah agar pertambangan kelola masyarakat dapat diwujudkan, mengingat masyarakat masih sangat antusias terhadap pertambangan menjadi mata pencahariannya,” kata Wily.

Lanjut Wily, sesuai arahan dari Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar terkait pertambangan rakyat, maka diusahakan untuk berkoordinasi dengan APRI (Asosiasi Penambang Masyarakat Indonesia). Oleh karenanya, APRI DPC Bogor telah dibentuk dan koperasi menjadi CRM (Collective Responsible Mining) sebagai wadah dari program APRI.

Dalam kesempatan rapat sosialisai tersebut, Ketua Umum APRI, Ir. Gatot Sugiharto mengungkapkan, seharusnya pemerintah harus mendukung dengan adanya inisiatif masyarakat untuk memperbaiki keadaan.

Pertambangan masyarakat di Pongkor, Bogor telah berjalan puluhan tahun. Dalam kurun selama itu, masuknya kepada pembinaan atau pembiaran ? Jika hal tersebut dibalikan kepada pertanggungjawabannya kepada pemerintah, PT Antam dan pihak terkait, maka akan menjadi bumerang tentunya.

“Mari kita perbaiki semuanya. Harus disadari bahwa pertambangan rakyat adalah potensi bukan kejahatan. Rakyat perlu didukung dan diarahkan,” kata Gatot.

Ditambahkannya, “nawacita Jokowi adalah ekonomi kerakyatan. Maka pertambangan rakyat dapat menjadi ekonomi kerakyatan,” tambahnya.

(Juhri S/Rahman E)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *