Gubernur NTB Ingatkan Kewenangan Penjabat Bupati

Gubernur NTB Ingatkan Kewenangan Penjabat Bupati

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat melantik Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM sebagai penjabat Bupati Lobar dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos sebagai Penjabat Bupati Lotimu di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/2).

Mataram, NewsMetropol – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan kewenangan yang dimiliki oleh seorang penjabat Bupati maupun Walikota yang baru saja dilantiknya.

“Semoga kedua penjabat yang dilantik bisa melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Saya minta kepada kedua penjabat yang baru saja dilantik untuk memedomani kewenangan atau tugas sebagai penjabat bupati yang diemban saat ini,” ujar Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat  melantik Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM sebagai penjabat Bupati Lombok Barat dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/2).

Pelantikan dua orang penjabat bupati dilaksanakan atas dasar surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52-287 tentang pengangkatan penjabat Bupati Lombok Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52-253 tentang pengangkatan penjabat Bupati Lombok Timur.

Dalam sambutannya Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini kembali mengulas 5 butir kewenangan ataupun tugas sebagai penjabat bupati yakni kewenangan yang pertama adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

“Selanjutnya  menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memfasilitasi penyelenggaraan pemilukada dan menjaga netralitas ASN,” ujarnya lagi.

Kewrnangan keempat kata dia, membahas rancangan Peraturan daerah dengan DPRD atas persetujuan Menteri Dalam Negeri serta yang terakhir adalah terkait mutasi.

“Dimana bila ada kebijakan mutasi yang berkepentingan dengan organisasi maka silahkan diproses, namun tentunya dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” imbuhnya.

TGB juga tidak lupa menghimbau agar aparatur sipil negara selalu  dapat menjaga netralitas selama proses Pemilukada berlangsung.

“Pilkada selalu menjadi perhatian khusus masyarakat, terutama tentang ketidaknetralan atau dengan kata lain keberpihakan dari perangkat pemerintah daerah terhadap salah satu pasangan calon,” jelas TGB.

“Saya harap apa yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat dapat kita tepis untuk daerah Lombok Timur dan Lombok Barat yaitu dengan melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan dalam surat keputusan menteri dalam negeri dengan sebaik-baiknya,” tambah TGB.

Mengakhiri sambutannya, TGB menitipkan harapan agar penjabat sementara Lombok Barat dan Lombok Timur dapat sering turun ke masyarakat, dalam menjalin silaturrahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, simpul-simpul stakeholder Lombok Barat dan Lombok Tengah.

“Jalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan dapat menjadi peneduh, pengayom dan pemimpin untuk Lombok Barat dan Lombok Timur selama menjabat sebagai bupati sementara yang bisa menghasilkan kenangan yang baik,” pungkasnya.

(Amrin)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *