KAKI Gelar Seminar Mental Anti Korupsi

KAKI Gelar Seminar Mental Anti Korupsi

Narasumber dan peserta dalam acara Seminar Nasional  dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi International di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/12).

Jakarta, Metropol – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menggelar seminar nasional  di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (7/12) kemarin. Penyelenggaraan seminar tersebut dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi International yang bertemakan “Revolusi Mental Anti Korupsi dan Pencucian Uang”.

Prof. Dr. H.M. Asikin, SH., salah satu narasumber membahas aspek hukum dan implementasi, yaitu PP No. 43/2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Menurutnya, perlu untuk diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, sehingga sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara.

Ditambahkannya, berdasarkan UU No. 8 tahun 2010 TPPU dan PP No. 34 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan dan mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga harta kekayaan tersebut  seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.

Asikin menjelaskan, tindak pidana asal pencucian uang harta kekayaan yang di peroleh terdiri dari ; korupsi, penyuapan, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, asuransi, narkotika, pisikotropika, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, pepabeanan, cukai, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, penjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan indak pidana lain dengan ancaman pidana penjara lebih dari 4 tahun.

Menurut Asikin mengatakan, ada beberapa poin proses pencucian uang yaitu placement adalah penempatan hasil  kejahatan kedalam sistem keuangan. Selanjutnya lay ring adalah memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) atau asal usul dana dan berikutnya integration mengembalikan dana-dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat di gunakan dengan aman.

“Korupsi musuh kita bersama. UNCAC. Unite Nartion convention Against Corruption. Babak baru, korupsi tidak lagi dianggap masalah nasional semata, tetapi telah berkembang menjadi Transnational organization Crime,” katanya.

Narasumber lainya, yaitu Prof. Dr. Krisna Harahso, SH.MH., yang membahas identifikasi transaksi profile, karakteristik, kebiasaan dan pola.

Kemudian Azamul Fadhly Noor, ketua kelompok Analisis Hukum pada Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Fadhly Noor, bahwa ada ratusan teknik pencucian uang yang bisa digunakan, salah satu trenbaru adalah vitual money laundring. Saat ini game online populer second life dan world of warcraft. Dikatakannya, bahwa pelaku kejahatan bisa mencuci piring uang melalui media tersebut.

“Teknologi ponsel telah berkembang jauh, sehingga memungkinkan kita dengan cepat dan mudah membayar tagihan, serta mengirim uang melalui ponsel. Manusia jaman sekarang mengunakan jasa transaksi dengan ponsel,” jelasnya.

Selain itu, katanya, ponsel seluler (ponsel) juga membuka peluang baru untuk pelaku pencucian uang.

Sementara PPATK menemukan fakta bahwa banyak transaksi-transaksi yang terindikasi tindak terpidana narkotika dan judi online mengunakan metode-metode pencucian uang melalui sarana virtual online.

Mengenai analisis transaksi uang, disebutkan, bahwa fungsi PPATK adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang di peroleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.

Korupsi di Indonesia yang identik terjerat adalah Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, SKPD Pemda, Camat, Lurah, Kepala Sekolah, dan pegawai pemerintah, serta intansi lainnya.

Analisis transaksi keuangan sebagai produk intelijen. Indonesia dalam urutan CPI (Corruption Perception Index) yang pertama Dermark adalah negara korupsi, di susul oleh Selandia Baru, Jepang, Malaysa, Fhilipina, Indonesia, Vietnam, dan Timor Leste.

Yang terakhir di bahas adalah Good Corporate Governance (GCG), peranya sebagai sistem pengendalian manajemen dan internal auditor dalam mengurangi korupsi di indonesia. Peranan polri dan kejaksaan serta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Menurut dosen dari UPI YAI, Hendri menjelaskan, usaha untuk menekan korupsi yang merajalela disamping pengawasan ketat dari KPK, Kejaksaan dan Bareskrim, maka perlu usaha peningkatan secara konsepsi peran tatakelola birokrasi dan korporasi atau good corporate governance agar ditingkatkan adanya transparansi, akuntabilitas, responsiblitas, independensi dan fairness.

“Peran sistem pengendalian manajemen yang ada ditingkatkan. Peran internal auditor atau aparat pengawasan intern pemerintah juga harus ditingkatkan,” katanya.

(Barly)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *