KPU RI Gelar Rakernas Sosialisasi Peraturan Pemilu 2019

KPU RI Gelar Rakernas Sosialisasi Peraturan Pemilu 2019

Ketua KPU RI, Arief Budiman, membuka Rakernas Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Kampanye Pemilu tahun 2019, di salah satu hotel di Kota Bandar Lampung, Lampung pada Kamis (7/12).

Lampung, Metropol – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Kampanye Pemilu tahun 2019, di salah satu hotel di Kota Bandar Lampung, Lampung pada Kamis (7/12).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memantapkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Rakernas ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, didampingi Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan Pramono Ubait serta Pejabat Lingkup Sekretariat Jenderal KPU RI.

Dalam sambutannya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan Rakernas ini dilaksanakan dalam rangka Penyamaan Persepsi terkait perubahan regulasi kampanye Pemilu 2019.

“Rakernas ini dalam rangka Penyamaan Persepsi terkait perubahan regulasi kampanye Pemilu 2019. Jadi ada beberapa regulasi yang berubah diantaranya, Kampanye Pemilu 2019 yang Ramah Lingkungan, Durasi Kampanye Pemilu 2019, Strategi Kampanye, serta Media Penyiaran Kampanye,” ungkap Arief.

Selain itu, Ketua KPU RI menegaskan Kampanye Pemilu 2019 bukan hanya milik KPU RI semata tetapi juga milik semua pihak dan seluruh masyarakat, sehingga pada Rakernas ini KPU RI juga menghadirkan Bawaslu RI, Komisi Penyiaran Indonesia, Direktorat Cyber Crime Mabes Polri, Dewan Pers, serta Perludem untuk bersama-sama membahas pelaksanaan tahapan Kampanye

Rakernas ini direncanakan hingga tiga hari mendatang dan dihadiri oleh seluruh KPU Provinsi Se Indonesia.

Sementara itu, ditemui pada kesempatan yang sama, Ketua KPUD Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Natsir mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti hasil Rakernas ini.

“Tentu saja kami akan menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Nasional ini. Regulasi Pelaksanaan Kampanye termasuk poin-poin perubahannya akan disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait, termasuk kepada peserta Pemilu dan masyarakat,” ucap Natsir.

Lebih lanjut, menurut Natsir, jika regulasinya telah diterbitkan, KPUD Sultra akan melaksanakan sosialisasi dan mengundang semua pihak.

“Ini menjadi penting mengingat bagaimana mungkin kita akan melaksanakan tahapan kampanye sementara semua stakeholder belum memiliki kesamaan pandangan. Khususnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilaksanakan,” pungkasnya.

(Rona Fajar)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *