Membandel !! Keberadaan Kapal Isap di Laut Bangka Tetap Ditolak

Membandel !! Keberadaan Kapal Isap di Laut Bangka Tetap Ditolak

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau PERMAHI Babel, menggelar aksi protes terkait masih maraknya pertambangan timah di laut dengan menggunakan Kapal Isap Produksi, di seputaran alun-alun taman merdeka, Kota Pangkalpinang. Sabtu, (6/1).

Pangkalpinang NewsMetropol – Wilayah perairan Provinsi Bangka Belitung yang sebenarnya berpotensi dijadikan sebagai ikon pariwisata di pesisir Timur Pulau Sumatra. Belakangan ini menuai banyak polemik atau protes keras dari berbagai unsur masyarakat, terkait masih belum jelasnya status RZWP3K Provinsi Kep. Babel.

Kondisi ini juga menghangat, karena adanya kesan pemerintah ‘takluk’ oleh kepentingan segelintir cukong pemburu rente, yang berlindung dibalik alasan deposit timah Babel yang 60% diantaranya berada di wilayah lautan.

Kali ini, giliran ormas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau PERMAHI, menggelar aksi protes terkait masih maraknya pertambangan timah di laut dengan menggunakan Kapal Isap Produksi, Sabtu, (6/1), di seputaran alun-alun taman merdeka, Kota Pangkalpinang.

Dalam orasinya, salah seorang pendemo mengatakan bahwa pihaknya (Permahi) bertanya pada Pemerintah, apakah dengan mengorbankan kekayaan laut Bangka Belitung untuk pertambangan laut, itu sesuai dengan janji politik yang pernah dilontarkan. “Dan di kesempatan ini kami juga nyatakan, bahwa tegas menolak keberadaan KIP atau apapun jenis pertambangan timah di laut Pulau Belitung,” pekik demonstran tersebut.

Kemudian disaat yang sama, Ketua DPC Permahi Babel, Fahrulrozi turut mengecam keras keberadaan pertambangan timah di laut, yang menurutnya justru bertentangan dengan beberapa aturan terkait, diantaranya PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Permendikbud Nomor PM.33/UM.001/MKP/2009. “Tentang Penetapan Destinasi Wisata Unggulan. Yang kedua- duanya secara eksplisit menyatakan bahwa Pulau Belitung dinyatakan sebagai daerah wisata, kok sekarang dijadikan wilayah pertambangan?” jelas Fahrulrozi, Sabtu, 06/01.

Lanjutnya lagi, pihaknya justru mendukung rencana awal Pemprov Babel yang sedang berupaya keras mengalihkan fokus ekonomi, dari sektor pertambangan ke sektor perikanan, perkebunan dan pariwisata. Yang mana hal tersebut sebenarnya sedang diupayakan melalui RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).

“Seharusnya pemerintah lebih peka dalam melihat masalah, kemarin sudah ada bukti penolakan masyarakat belitung melalui aksi demo sporadis, dan adanya beberapa permasalahan konflik sosial ekses pertambangan seperti di daerah tempilang, jika dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin akan menyebabkan Povinsi ini jalan di tempat terus karena masalah ini lamban dicarikan solusinya,” bebernya lagi.

Sebagai bekal informasi, penolakan terkait keberadaan Kapal Isap Produksi di pertambangan laut Pulau Bangka dan Belitung, sebelumnya juga dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktifitas KIP. Masyarakat nelayan misalnya, dalam salah satu kesempatan di medio Desember tahun lalu, koordinator Aliansi Solidaritas Nelayan Pulau Belitong Bersatu, Miftahudin, mengungkapkan bahwa berdasarkan rencana konsultasi publik tentang RZWP3K yang diadakan oleh Pemprov Babel, telah membuktikan bahwa Babel belum mempunyai RZWP3K.

“UU Nomor 27/ Tahun 2007 jo UU 1/2014 tentang PWP2K mensyaratkan bahwa suatu ijin kegiatan di wilayah pesisir dan pulau kecil harus didahului dengan adanya RZWP2K. Kemudian Hak Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil (HP3) dan ijin lokasi. Namun kenyataanya ijin sudah ada tanpa keberadaan RZWP2K,” ungkap Miftahudin, Rabu (20/12) yang lalu.

Dilanjutkannya, regulasi atau UU sudah mensyaratkan peralihan ijin yang sudah ada, untuk disesuaikan paling lambat 3 tahun dari sejak diundangkan UU 1/2014 (januari 2014). “Artinya ijin tersebut telah melewati batas waktu. Maka segala IUP dan ijin KIP, jelas telah melanggar UU 27/2007 jo UU 1/2014. Pasal 23 UU 1/2014, menjelaskan bahwa pemanfaatan pesisir dan perairan pulau kecil hanya diprioritaskan untuk kepentingan di luar pertambangan. Pelanggaran atas UU tersebut merupakan pelanggaran administratif dan pidana,” tukasnya lagi.

(Lukman Hakim)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *