Merasa Dicurangi, Kuasa Hukum Aloy Rahmat Laporkan Hakim PN Jakarta Utara ke Komisi Yudisial

Merasa Dicurangi, Kuasa Hukum Aloy Rahmat Laporkan Hakim PN Jakarta Utara ke Komisi Yudisial

Kuasa hukum Aloy Rahmat, Tim Portibion Law Office Renato Caicar Fanhari, SH., dan Walfrid K. Silalahi, SH. saat konferensi pers di PN Jakarta Utara, Senin (11/12).

Jakarta, Metropol – Aloy Rahmat dan kuasa hukumnya dari Tim Portibion Law Office Renato Caicar Fanhari, SH., dan Walfrid K. Silalahi, SH., akan melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Komisi Yudisial (KY), Hakim Pengawas dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA), karena merasa diperlakukan tidak adil dan dicurangi terhadap perlakukan sidang perkara perdata nomor 409/PDT.6/2017/Pengadilan Jakarta Utara, Senin (11/12).

“Kami tidak puas dengan keputusan Hakim yang dinilai berpihak,” kata Walfrid saat konferensi pers di PN Jakarta Utara.

Walfrid menjelaskan, bahwa agenda sidang disepakati pagi hari ini adalah memberikan bukti tambahan dari penggugat dan tergugat, setelah itu di siang hari baru akan dilakukan PS (Post Script).

Menurut Walfrid, pihaknya telah datang di PN Jakarta Utara sejak pukul 10.30 wib., dan memastikan sidang belum ada, kemudian ada pemberitahuan sidang bahwa dilakukan PS atau catatan tambahan/pesan pada surat. Ada hal yang membuat aneh dan janggal pada proses persidangan tersebut, bahwa pihak pengugat dan hakim telah hadir terlebih dahulu di lokasi sidang dan diberitahukan akan langsung dilakukan PS tanpa diketahui pihaknya.

“Hal ini tampak dipaksakan. Kami merasa adanya keberpihakkan hakim. Dan kami sangat kecewa kepada Majelis Hakim yang terkesan main hakim sendiri. Padahal tahu jelas, jika prinsip hukum adalah azas kebersamaan dihadapan hakim (equality before the law). Jelas kami merasa dicurangi terhadap perlakuan ini,” ungkapnya.

Ketika di pertanyakan oleh tergugat kepada Majelis yang diketuai Majelis Hakim H. Agustin, SH., Anggota Hakim Pintauli Boru Tarigan, SH., dan Tugiyanto, SH., serta Panitera Juri, SH. terkait dilakukan langsung PS tanpa adanya kembali memberikan bukti tambahan seakan terkesan dipakasakan dipercepat sebelum waktunya yaitu 5 bulan.

Penjelasan Hakim mengatakan, putusan dipercepat karena Ketua Majelis Hakim akan dimutasikan.

Sementara diketahui kronologis awal dari perkara perdata nomor 409/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR., bahwa Aloy Rachmat telah mengagunkan tanah HGB nomor 5516 beralamat di jalan Toar B VIII/15,RT.011/002. Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kepada Bank Niaga saat ini menjadi Bank CIMB Niaga dan telah dilakukan lelang, kemudian digugat oleh pembeli tanah tersebut.

Menurut Tim kuasa hukum Aloy Rahmat, seharusnya ini dilakukan terlebih dahulu Cessie atau pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh (intangible goods) kepada pihak ketiga sesuai 613 ayat (1) KUH Perdata. Cessie ini harus ada pemberitahuan, namun Aloy Rachmat dan kuasa hukumnya tidak pernah menerima pemberitahuan, sehingga dianggap tidak berakibat bagi Aloy Rachmat.

Selanjutnya, kata kuasa hukum Aloy, pihak CIMB Niaga melakukan lelang, kemudian pihak pemegang Cessie dan lelang dilakukan oleh (KPKNL) Bogor. Lalu didapat pembeli lelang dan dilakukan jual beli.

“Banyak sekali dugaan kecurangan terhadap poses lelang tersebut, bahkan diduga terdapat pemalsuan dokumen,” jelas Tim Kuasa Hukum Aloy Rahmat.

(Deni M)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *