Pemerintah Munculkan Program Padat Karya Tunai Pengentas Kemiskinan

Pemerintah Munculkan Program Padat Karya Tunai Pengentas Kemiskinan

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo bersama Forkopimda Lobar.

Lombok Barat, NewsMetropol – Menteri Keuangan RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo menyatakan, pemerintah saat ini sudah menggodok regulasi khusus terkait pengentasan kemiskinan dengan memunculkan program Padat Karya Tunai (Cash For Work).

Program ini dilansir melalui penggunaan Dana Desa (DD) yang digelontorkan pusat ke desa-desa se-Indonesia.

“Hajat kami dari empat kementerian tiada lain untuk pengentasan kemiskinan,” paparnya saat membuka kegiatan Desiminasi Dana Desa, dengan tema Padat Karya Tunai untuk masyarakat yang lebih sejahtera di Aula Utama Kantor Bupati Lobar di Gerung, Kamis (24/5).

Empat lembaga kementerian yang dimaksud Boediarso antara lain DPR (Komisi XI), Kemendagri, Depkeu, dan KemenDesa PDT dan Transmigrasi.

Boediarso mengatakan, penyelenggaraan kegiatan Desiminasi DD di Kabupaten Lobar ini dipandang sangat penting, terutama sebagai sarana dalam meningkatkan sinergi, koordinasi dan membangun komunikasi antara stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya masyarakat desa yang lebih sejahtera.

Secara rinci Boediarso memaparkan, kegiatan Padat Karya Tunai ini akan menyasar masyarakat penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin dan masyarakat stunting diseluruh Indonesia.

Dalam tahapan perencanaan penggunaan DD untuk Padat Karya Tunai ini, terlebih dahulu dilakukan pendataan calon sasaran. Tenaga kerja yang akan terlibat pada Padat Karya Tunai ini didata untuk memastikan perhitungan 30 persen pembayaran upah.

Warga masyarakat desa yang berpotensi menjadi tenaga kerja meliputi penganggur dan warga miskin, pencari nafkah utama keluarga, laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak, petani atau poktan yang mengalami paceklik serta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau diputus hubungan kerja (PHK).

Di akhir paparannya, Boediarso menjanjikan dalam kegiatan Padat Karya Tunai ini, bila ada kabupaten yang berhasil mengentaskan angka kemiskinan, maka pusat sudah menyiapkan reward sebesar lebih dari Rp.10 milyar.

“Ada sepuluh indikator dan kategori yang kami siapkan, masing-masing reward kategori sebesar lebih dari Rp.10 milyar,” papar Boediarso dihadapan anggota Komisi XI DPR RI, Willgo Zainar, penjabat Kemendes PDTT, Kemendagri, Pjs Bupati Lobar, penjabat Provinsi NTB, anggota Forkopimda Lobar serta kepala desa se-Lobar dan aparatnya.

Di tempat yang sama, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. L. Saswadi berharap, setelah kegiatan diseminasi DD ini, khususnya para Kades akan dapat mengelola DD dengan tepat sasaran, penyelenggaraan dan hasil yang maksimal.

Melalui kegiatan ini, lanjutnya, segala informasi terkait pengelolaan DD bisa diperoleh dengan lengkap dan baik. Melalui informasi ini, tentu akan tercipta sebuah inovasi bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi pengelola DD ini.

“Tentunya, inovasi yang tercipta ini tidak bertentangan dengan aturan dan regulasi yang ada,” harap Kadiskop NTB yang diberi mandat memimpin daerah Lobar ini.

Pada kesempatan itu, Saswadi melaporkan sejak 2015-2018 jumlah DD yang dialokasikan ke Lobar tiap tahun meningkat. Tahun 2015 DD sebesar Rp.37,8 M.

“Allhamdulillah, tahun 2018 ini kondisi DD mencapai Rp. 128,3 Milyar,” papar Saswadi.

(Rahmat)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *