Pemotongan Bantuan Siswa Miskin Bisa Dipidanakan

Pemotongan Bantuan Siswa Miskin Bisa Dipidanakan

Bogor, Metropol – Maraknya pemotongan terhadap dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi permasalahan dan perbincangan di masyarakat. Seperti yang terjadi di Bogor beberapa waktu lalu, Oknum kepala SDN Kalipasir,  Desa Leuwisadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, diduga memotong Dana  Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Dari jumlah 260 penerima bantuan, diantaranya 215 siswa yang seharusnya menerima 450ribu hanya diberi 350ribu. Karena dipotong 100ribu persiswa. Sementara 45 siswa lainnya yang seharusnya menerima 225ribu hanya diberi 200ribu, karena dipotong 25ribu persiswanya.

Menurut salah satu wali murid saat ditemui Metropol, menyesalkan  terhadap sikap sekolah yang telah memotong dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut.

“Dana  BSM tersebut, tahun sebelumnya pernah di potong  sebesar  50ribu. Tetapi tidak di permasalahkan. Karena orang tua murid pun sadar betul. Jika uang dialokasikan untuk  keperluan siswa yang tidak menerima uang  BSM,” katanya.

Ditambahkannya, “kalau di potong 100 ribu. Apapun alasannya, saya tidak setuju dan sangat  keberatan,” katanya.

Orang tua murid tersebut memohon kepada Komite Sekolah, untuk tidak terlalu memihak kepada sekolah. Karena sebenarnya dana itu untuk kepentingan orang miskin seperti dirinya.

Kepala sekolah SDN Kalipasir, Adah saat dikonfirmasi enggan menemui, meskipun ia sedang berada diruang kerjanya.

Ketua Komite SDN Kali Pasir, Yusup menjelaskan, saat itu kepala sekolah sedang ada kegiatan diluar, sehingga tidak mengetahui saat persetujuan pemotongan dana BSM tersebut. Yusup mengajak orang tua murid untuk membuat kesepakatan, karena atas keinginan orang tua murid, sehingga disetujui partisipasi untuk siswa yang tidak mendapatkan bantuan.

“Dari  260  penerima bantuan. 215 siswa uang partisipasinya sebesar 100 ribu. Lalu untuk  45 siswa hanya 25 ribu, dan uangnya saya alokasikan untuk kepentingan siswa yang tidak menerima bantuan. Saya belikan seperti dasi, seragam sekolah dan sepatu. Dan itupun atas kesepakatan bersama, serta keinginan orang tua murid,” katanya.

Sementara Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng, Nurjanah saat ditemui tidak bisa memberikan komentar apapun, karena ada kepentingan diluar dan langsung pergi menggunakan sepada motor seakan menghindari wartawan. “Saya sudah ditunggu,” kata Nurjanah.

Dari kasus seperti diatas, menurut Koordinator Indonesian Timur Corruption Watch (ITCW) Jasmir L Laingting mengatakan, pemotongan BSM siswa bisa dipidanakan. Pelaku, katanya, bisa dijerat Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Utamanya Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan pidana penjara penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Dijelaskan pada ayat (2) Undang-undang tersebut menegaskan, Lembaga yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan denda paling banyak Rp 750 juta.

“BSM termasuk dalam kategori dana penanganan fakir miskin karena program itu diluncurkan untuk penanganan fakir miskin agar anaknya tidak sampai putus sekolah,” paparnya.

Jasmir meminta pemerintah baik pihak dinas terkait mau Bupati selaku penentu kebijakan untuk menindak tegas bawahannya yang melakukan penyalahgunaan wewenang. “Bupati harus menindak tegas oknum pihak sekolah yang telah memotong hak-hak untuk siswa miskin,” tegasnya.

BSM Untuk Menghilangkan Halangan Siswa Miskin

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya.

Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.

Dana BSM dapat dimanfaatkan untuk pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas), biaya transportasi siswa ke sekolah/madrasah, dan Uang saku siswa untuk sekolah.

Bantuan Siswa Miskin (BSM) berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan, bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu.

Sebagai implementasi dari UU tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dimana dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi, bahwa pendanaan pendidikan mejadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut dalam rangka pemerataan pendidikan khususnya memberikan kesempatan kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap bersekolah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama RI  memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi dengan besaran yaitu SD & MI sebesar Rp  225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun, SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun, SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester atau Rp 1.000.000 per tahun.

(Rahman E/Juhri S)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *