Pengelola Dino Park Perlu Pemkot Batu Menjadi Wasit Terkit Lahan Aset Desa Beji

Pengelola Dino Park Perlu Pemkot Batu Menjadi Wasit Terkit Lahan Aset Desa Beji

Tampk lahan parkir aset Desa Beji dipergunakan parkir pihak Dino Park.

Batu, NewsMetropol – Penggunaan tanah aset Desa Beji seluas 4.250 meter untuk lahan parkir pihak Dino Park  mendapatkan respon buruk bagi warga Beji yang tergabung dalam Forum Peduli Desa Beji (FPDB).

Ketua FPDB, Nurul Huda mengatakan, sebaiknya pihak Dino Park tidak seenaknya menggunakan tanah tersebut tanpa adanya MOU baik kepada pengelola lahan Sunhaji maupun izin ke pihak Desa.

Surat Pemerintah Desa Beji No:143/241/422.320.3/2017., yang ditandatangani Kades Desa Beji, Kukuk Subianto tertanggal 19 Desember 2017 menyatakan, pihak desa belum pernah membuat kesepakatan MOU sewa menyewa dengan Pihak Dino Park, demikian pula dengan Sunhaji yang sebelumnya adalah pengelola lahan aset Desa Beji yang membuat pernyataan  tertanggal 17 Januari 2018, bahwa isinya tidak pernah membuat kesepakatan apapun dan tidak tidak menerima kompensasi apapun.

Dikonfirmasi Metropol, Selasa (30/1) kemarin, Pimpinan Jatim Park 3  (DinoPark) Suryo didampingi Humas Dino Park, Simon Purwo Ali meminta media mencari wasit yang adil untuk menyikapi permasalahan terakit pemberitaan yang telah beredar di masyarakat.

Menurut Suryo, wasit yang adil adalah pihak Pemkot Batu yang diwakili oleh Sekda Kota Batu, Alwi.

“Iya, karena mereka mengetahui  sekaligus dapat memediasi penyelesaiannya,” kata Suryo.

“Kalau kami yang ngomong di pikir terlalu membela diri. Saya menjawab apabila hak diberikan oleh pihak desa melalui panggilan resmi tertulis kepada management Dino Park,” lanjutnya.

Tidak ingin menjelaskan berkepanjangan, Humas Dino Park Simon menyebutkan, bahwa pointnya adalah pihak Dino Park akan mengklarifikasi masalah tersebut, apabila sudah ada panggilan dari Pemerintah Desa, sedangkan sampai sekarang belum ada surat tertulis kepada managemen.

Lebih lanjut Simon menjelaskan, mengenai permintaan warga, pihaknya sudah mengakomodir, diantaranya tentang tenaga kerja, CSR dan tempat usaha UMKM.

“Untuk warga terdampak bisa ditanyakan sendiri kepada mereka, apakah mereka orang sini atau bukan?” katanya.

CSR juga demikian, kata dia, sudah diperbaiki sesuai permintaan dan kebutuhan warga, sebagai contoh perbaikan Masjid, Paud dll.

“Cuma kelemahan kita tldak ada hitam diatas putih, repotnya kalau nanti kita minta semacam itu malah kita yang diplesetkan,” ungkapnya.

“Sedangkan tempat usaha bagi UMKM  juga telah disiapkan, bukan karena  masalah ini, terus saya bikinkan tempat. Tapi karena sudah menjadi komitmen kami untuk mensejahterakan lingkungan sekitar terlebih dahulu,” papar Simon.

(Yud/Rin)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *