Penurunan Tarif Interkoneksi Langkah Menkominfo Mencari Popularitas Dengan Merugikan Negara dan Menguntungkan Operator Asing

Penurunan Tarif Interkoneksi Langkah Menkominfo Mencari Popularitas Dengan Merugikan Negara dan Menguntungkan Operator Asing

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Wisnu Andi Wuryanto dan para pendemo yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja BUMN melakukan aksi demo disepan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).

Jakarta, Metropol – Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis menilai rencana Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melakukan penurunan tarif interkoneksi yang merupakan langka untuk mencari popularitas dengan merugikan Negara dan menguntungkan  operator asing  yang beroperasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Wisnu Andi Wuryanto saat menggelar aksi demo didepan Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Selasa (30/8) kemarin.

Dalam orasinya, Wisnu menyatakan, penurunan tarif interkoneksi oleh Menkominfo tidak menjamin penurunan tarif kepelanggan. Ini hanya langkah mencari popularitas bagi pengguna jasa saja, yang sudah jelas menguntungkan operator asing.

“Ini merugikan negara. Karena pihak yang dirugikan adalah BUMN,” jelas Wisnu

Wisnu juga menyoroti, melihat kondisi sekarang tanpa adanya Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dalam proses penurunan tarif interkoneksi sepertinya terkesan buru-buru, sehingga ada azas kepatutan penandatangan telah diabaikan. Seharusnya, lanjut Wisnu, seorang PLT Dirjen tidak layak mendatanganinya penurunan tarif interkoneksi tersebut. Karena isi surat itu ada dugaan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 52 TAHUN 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, khusus mengenai penetapan tarif interkoneksi yang menurutnya, tidak saling merugikan dan nantinya tertuang dalam perjanjian tertulis.

Artinya, kata Wisnu, tarif interkoneksi tersebut harusnya ada kesepakatan seluruh operator. Mengingat dari Pasal 23 ayat (1) dijelaskan, bahwa, “dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui dua penyelenggara jaringan atau lebih, dikenakan biaya interkoneksi. Kemudian dilanjutkan di ayat (2) bahwa, biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bedasarkan perhitungan yang transfaran dan disepakati bersama dengan adil”.

Wisnu menjelaskan, dari sisi besar keuntungan operator asing dan kerugian Negara, jika melihat besaran tarif interkoneksi  yang ditetapkan Rp.2044, sedangkan pada rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR dengan para CEO operator pada tanggal 25 Agustus 2016 lalu, Cost Recovery Rp.65,-/menit XL akan untung Rp.139/menit, untuk INDOSAT dengan Recovery Rp.87/menit akan untung Rp.117/menit, Sementara untuk Telkomsel dengan Cost Recovery Rp.285/menit akan rugi Rp.85/menit, maka kerugian Telkomsel bisa mencapai Rp.800 milyar per bulan”. “Idealnya Kementerian menetapkan tarifnya tidak sama rata, tetapi konsisten berbasis biaya masing-masing operator,” pungkasnya.

Wisnu melihat, ada indikasi kerugian Negara, karena Telkomsel merupakan anak perusahaan BUMN. Ia juga menduga ada pihak yang ingin memperkaya pihak lain. Saat ini kami sedang mengkaji, setelah dikaji, kemudian kami akan melaporkan kebijakan ini ke KPK dan BPK,” katanya.

“Kami juga berencana menyampaikan aspirasi dalam bentuk unjuk rasa kepada DPR,” tambahnya.

(Suwondo S)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *