PPWI Gelar Dialog “Menemukan Figur Pemimpin DPD RI Masa Depan”

PPWI Gelar Dialog “Menemukan Figur Pemimpin DPD RI Masa Depan”

Ketum PPWI Wilson Lalengke, bersama 3 Anggota DPD RI, yakni  AM Fatwa, Fachrul Razi dan Benny Rhanny Rhamdani dalam Forum Dialog Demokrasi Warga, di Press Room DPD-RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Jakarta, Metropol – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menggelar Forum Dialog Demokrasi Warga yang mengusung tema “Menemukan Figur Pemimpin DPD RI Masa Depan” pada Jumat (31/3) kemarin, di Press Room DPD-RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Dalam dialog tersebut, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke bertindak sebagai moderator dengan menghadirkan tiga Anggota DPD RI sebagai Nara Sumber yakni, A. M. Fatwa, Fachrul Razi, dan Benny Rhamdani.

Ada dua topik bahasan penting menjadi pertanyaan pengantar dari moderator, yakni sikap para nara sumber dalam menyikapi keluarnya keputusan Mahkamah Agung tentang pencabutan pemberlakuan Tata Tertib DPD-RI mengenai masa jabatan pimpinan DPD setiap 2,5 tahun, dan profil ideal pemimpin DPD-RI berikutnya.

Pertanyaan sang moderator itu ditanggapi oleh Benny Rhamdani, anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Utara. Ia mengatakan bahwa, Surat Keputusan (SK) Mahkama Agung (MA) terkait Tatib DPD itu adalah sesat yang dilahirkan tergesa-gesa.

“Tatib DPD itu adalah sesat, yang lahir tergesa-gesa oleh sebuah konspirasi politik jahat,” ujar Benny pada  Forum Dialog Demokrasi Warga yang bertemakan ‘Menemukan Figur Pemimpin DPD RI Masa Depan’ di Press-Room DPD-RI, Jumat (31/3) kemarin.

Pernyataan keras tersebut didasarkan karena Benny menilai ada ikosistensi sikap dari MA terkait penentuan masa jabatan pimpinan DPD RI. Kata Benny, sebelumnya MA pada tahun 2015  telah menentukan sikap untuk mengembalikan persoalan penetapan pimpinan DPD kepada DPD sendiri.

“Tahun 2015, MA sudah berkirim surat ke pimpinan DPD saat itu, menjawab surat permohonan pendapat MA tentang pertentangan pendapat di kalangan anggota DPD mengenai masa jabatan pimpinan DPD RI 2,5 tahun dan 5 tahun,” katanya lagi.

Senada dengan itu, anggota DPD lainnya Fachrul Razi mengatakan bahwa, tatib DPD RI adalah mengikat secara internal DPD yang diputuskan dalam paripurna yang notabene merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di lembaga legislatif.

“Saat pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPD, disebutkan masa jabatan ketua DPD Pak Mohammad Saleh adalah sampai 31 Maret 2017 ini, itu sudah sesuai Tatib DPD yang disahkan dalam paripurna, forum pengambilan keputusan tertinggi di DPD,” terangnya.

Oleh karena itu, menurut senator asal DI Aceh ini, mulai tanggal 1 April, pimpinan DPD langsung beralih kepada pimpinan sementara DPD-RI.

Sementara itu, AM Fatwa berpendapat bahwa, persoalan peralihan kepimpinan DPD RI yang menjadi sorotan publik, terutama dengan keluarnya keputusan MA merupakan hal biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai mengganggu kinerja dan agenda DPD-RI.

“Memang kelihatannya akan ada sedikit goncangan di internal DPD RI di hari-hari mendatang ini. Namun biarlah “keramaian” itu nanti akan membawa DPD-RI makin dewasa,” jelas Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu.

Namun, ketiga senator itu sepakat bahwa DPD-RI dapat mengabaikan keputusan MA tersebut dan pemilihan pimpinan DPD RI yang baru tetap harus berjalan sesuai jadwal.

Sebagaimana diketahui MA telah mengeluarkan sebuah SK terkait Tatib DPD RI yang dikeluarkan menjelang “injury time” kepemimpinan DPD saat ini. Tiga  pimpinan DPD yakni Mohammad Saleh, Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad, akan berakhir masa jabatannya pada 31 Maret 2017.

(Barly/MD)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *