Presiden Jokowi: Jangan Membuat Perda Yang Membebani Masyarakat

Presiden Jokowi: Jangan Membuat Perda Yang Membebani Masyarakat

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam Rakernas I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Selasa sore (30/8) di Hall C2, JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Jakarta, Metropol – Presiden Joko Widodo mengajak pemerintah pusat, daerah, provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia untuk bersinergi bersama-sama menghadapi persaingan yang semakin berat. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang digelar, Selasa, (30/8) di Hall C2, JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Kita sadar semuanya di daerah sudah terasa kompetisi,  persaingan sekarang sangat sengit, antar negara, antar daerah akan terjadi,” ucap Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaannya.

Dihadapan para ratusan anggota ADKASI, Presiden Jokowi menjelaskan kondisi kemudahan berbisnis dan daya saing global Indonesia yang masih jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga di Asean, seperti Malaysia dan Singapura.

“Tingkat kemudahan bisnis kita masih 109. Daya saing global juga sama, kita masih di posisi 4 Asean, 37 dunia,” ujar Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan para anggota ADKASI dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) harus mementingkan kemudahan masyarakat dalam berusaha dan membantu meningkatkan perkembangan iklim investasi.

“Kepada Bapak, Ibu, Ketua, Pimpinan, Anggota kalau membuat Perda, buat Perda yang membuat masyarakat mudah berusaha. Jangan membuat Perda yang membebani masyarakat,” terang Presiden Jokowi.

Oleh karenanya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah karena tidak ramah kepada investasi, tidak ramah kepada perdagangan. “Justru menambahkan urusan kalau kita ingin mengurus sesuatu. Kita harus berpikir simpel, jangan seperti itu,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden juga menjelaskan bahwa pada periode kepemimpinannya, dirinya tidak mau lagi ada banyak Undang-Undang yang dihasilkan, karena setiap Undang-Undang yang dihasilkan akan diikuti produk hukum lainnya, seperti Peraturan. Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri.

Padahal pada era kompetisi ini, ucap Presiden, perubahan selalu terjadi setiap detik, sehingga tidak perlu banyak Undang-Undang yang dihasilkan. “Sedikit tapi kualitas yang baik. Perda juga seperti itu, yang dapat mendongkrak ekonomi di daerah,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya fokus konsentrasi pembangunan suatu daerah, dimana manajemen anggaran di setiap daerah harus menjalankan prinsip money follow program.

“Saya titip hal manajemen anggaran di daerah agar daerah fokus, jangan money follow function. Jangan semua dinas dibagi-bagi, tidak akan jadi barang,” ucap Presiden Jokowi.

Terkait pencairan dana daerah di BPD, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari Menteri Keuangan bahwa total dana daerah yang berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah Rp. 224,67 Triliun.

Presiden berharap, dana daerah ini dapat segera dicairkan sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. “Rp. 224 Triliun besar sekali,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh anggota ADKASI untuk mengingatkan eksekutif segera mencairkan dana daerah tersebut. “Kalau dikeluarkan pasti ekonominya membaik,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai perubahan PP Nomor 24 Tahun 2004 telah disetujui.

“Yang terakhir sudah di tangan saya. Sudah 100 persen saya setujui. Pelaksanaannya tunggu waktu yang tepat,” tegas Presiden Jokowi.

Namun, Presiden Jokowi meminta ADKASI untuk bersabar, mengingat pemerintah saat ini sedang melakukan penghematan anggaran, sehingga RPP ini harus menunggu waktu yang tepat untuk dikeluarkan.

“Sekarang problemnya adalah tidak bisa dikeluarkan sekarang ini, masalah timing. Begitu saya nomori, saya telepon Pak Haji Lukman (Ketua Umum ADKASI),” jelas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi kemudian berjanji RPP yang sudah terhambat selama 13 tahun tersebut akan resmi dikeluarkan tahun ini.

“Ini tidak lama, yang jelas tidak sampai tahun depan,” imbuhnya sambil menunjuk Ketua Umum ADKASI Lukman Said.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

(Ahmad/Imr)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *