Proses Penyaluran TKI Lamban, PPTKIS di Nunukan Gerah

Proses Penyaluran TKI Lamban, PPTKIS di Nunukan Gerah

Kepala BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Kabupaten Nunukan, Edy Sudjarwo.

Nunukan, Metropol – Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Nunukan beberapa waktu lalu, dinilai jauh memenuhi harapan publik.

Pasalnya implementasi LTSP yang diharapkan memudahkan pengurusan ataupun penyaluran TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang ingin bekerja di luar negeri, namun, yang terjadi adalah sebaliknya yakni kesemrawutan pengurusan terhadap pahlawan devisa tersebut. Salah satu contoh kesemrawutan tersebut adalah, waktu proses administrasi bagi calon TKI yang terlalu lama.

Sebelumnya, Kepala BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Nunukan, Edy Sudjarwo dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa, proses TKI melalui LTSP hanya membutuhkan waktu lima hari. Namun yang terjadi adalah banyak calon TKI dan PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang mengeluh karena lambannya proses administrasi bagi calon TKI.

HM salah seorang pengurus PPTKIS kepada Metropol mengatakan, sejak LTSP diberlakukan di Kabupaten Nunukan,  proses penyaluran TKI ke luar negeri menjadi tidak menentu.

“Sebelumnya kami proses TKI hanya butuh waktu paling lama satu bulan sudah selesai,  tetapi sekarang sudah tiga bulan belum juga selesai urusannya,” kata HM kepada Metropol saat ditemui di Nunukan, pada Selasa (18/4) kemarin.

Senada dengan itu, KB juga salah satu pengurus PPTKIS kepada Metropol mengeluhkan akibat lambannya proses TKI tersebut, berimplikasi terhadap biaya akomodasi dan konsumsi calon TKI yang direkrutnya.

“Bayangkan saja pak, sudah berapa banyak biaya yang kami keluarkan akibat prosesnya lamban,” ujarnya.

Dia juga mengeluhkan, adanya kebijakan dari BP3TKI Nunukan yang mengharuskan semua PTKIS berkantor pusat di Nunukan. Menurut dia, kebijakan tersebut sangat tidak adil dan bisa mematikan iklim usaha di Kabupaten Nunukan. “Mendirikan perusahaan baru dengan segala kelengakapannya itu butuh dana yang tidak sedikit. Jadi kebijakan itu sama dengan menutup lapangan kerja bagi warga di Nunukan,” katanya lagi.

Sementara itu, Kepala BP3TKI Nunukan Edy Sudjarwo mengatakan, kebijakan pihaknya untuk menekankan Kantor Pusat PPTKIS harus berkantor pusat di Nunukan dimaksudkan agar pihaknya lebih mudah mengontrol PTKIS yang bersangkutan.

Menyikapi hal itu, Sekertaris DPK LPPNRI Kabupaten Nunukan Blasius Kiabeni kepada Metropol mengatakan, kebijakan Kepala BNP3TKI yang mengharuskan PPTKIS berkantor di Nunukan adalah mengada-ada dan bisa berpotensi adanya indikasi KKN.

“Bisa dibayangkan seperti yang terjadi hari ini,  yang bisa melakukan proses hanya satu PPTKIS. Ironisnya yang terjadi adalah antrian dan penolakan proses dengan alasan yang tidak jelas,” terangnya.

(Guntur DJ)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *