Sidang Renvoi Multicon Final Putusan

Sidang Renvoi Multicon Final Putusan

Tampak Majelis Hakim sidang Renvoi Multicon saat membacakan putusan, Rabu (20/12/2017).

Jakarta, Metropol – Sidang renvoi PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) No.13/Pdt.Sus-Palit/PN.Niaga.Jkt.Pst., akhirnya sampai pada tahap final putusan, Rabu (20/12) kemarin.

Dalam pembacaan sidang akhir putusan, Majelis Hakim mengabulkan semua permohonan dari Hiendra Sunyoto selaku debitur terhadap kurator.

Salah satu pihak termohon, eks karyawan PT MIT berstatus PKWT yang diwakili kuasa hukum, HPP sangat menyesalkan terhadap putusan Majelis Hakim yang menolak tuntutannya.

“Tetap akan melakukan upaya hukum selanjutnya,” kata HPP.

Menanggapi hasil dan situasi tersebut, Ketua LSM Pers dan Riset Indonesia (PRI) sekaligus salah satu kuasa dari eks karyawan PT MIT, Surya Darma Harahap, BSc.SE., mengatakan, dirinya yakin bahwa keputusan hakim sudah maksimal berdasarkan pembuktian yang ada.

Terkait kenapa eks karyawan berstatus PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dalam pertimbangan putusan Hakim menjelaskan, bahwa PKWT dan karyawan tetap diberlakukan sama sesuai ketentuan peraturan dan perundangan. Namun untuk ke 26 eks karyawan tersebut, mengingat berdasarkan pembuktian dari debitur tidak ada dalam daftar karyawan, maka hakim putuskan tidak bisa menerima.

Sementara, berdasarkan keterangan dari pihak HPP telah memberikan pembuktian berkas perjanjian kerja dan bukti pendukung lainnya.

Menilai keadaan tersebut, menurut Harahap, jika memang data karyawan PKWT tersebut tidak ada dalam daftar kayawan yang dilaporkan kepada Debitur dalam hal ini penanggung jawab perusahaan, maka bisa saja terjadi kesalahan pihak HRD perusahaan yang tidak melaporkan kepada debitur tersebut. Atau kata dia, pihak eks karyawan PKWT yang melanggar perjanjian kontrak, sehingga dianggap mengundurkan diri oleh perusahaan pada saat itu bertepatan jelang putusan pailit.

“Dalam keadaan seperti ini, kemungkinan itu bisa terjadi,” kata Harahap.

Menelusuri keadaan tersebut, menurut Wahidin, eks karyawan Multicon berdasarkan informasi dan sepengetahuannya, ke 26 karyawan tersebut pernah melakukan demo dengan mogok kerja, sementara didalam perjanjian kontrak kerja, jika karyawan tidak masuk tanpa izin dalam beberapa hari yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.

“Mungkin hal itu yang membuat daftar mereka tidak ada dalam perusahaan. Maka berdasarkan hal itu juga mungkin Hakim tidak menerima,” jelasnya.

(MP)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *