Terkait Jam Kerja Bagi Sopir Belum Menyeluruh Terealisasi

Terkait Jam Kerja Bagi Sopir Belum Menyeluruh Terealisasi

Sosialisasi terkait ‘Ketentuan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Pengemudi Angkutan Umum” di Aula Sudinnakertrans Jakarta Utara, Selasa (15/5).

Jakarta, NewsMetropol – Ketua Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), Abdul Rosyid mengatakan, jasa angkutan atau transportasi sangat berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah.

Lanjutnya, sebagai penggerak dan pelaksana transportasi tersebut, salah satu unsur yang penting harus diperhatikan adalah Sumber Daya Manusianya.

“Tentu dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, dampaknya akan terwujud pelayanan transportasi yang andal, prima, berdaya saing dan memberikan nilai tambah,” ujar Rosyid saat menggelar sosialisasi terkait ‘Ketentuan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Pengemudi Angkutan Umum” di Aula Sudinnakertrans Jakarta Utara, Selasa (15/5).

Menurut Rosyid, selain pengelolaan SDM yang baik, implementasi dari regulasi-regulasi ketenagakerjaan juga sangat perlu diperhatikan dan ditegakkan, khususnya terkait waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi selaku pelaksana dari transportasi.

“Regulasi terkait ketentuan waktu kerja dan istirahat sebenarnya sudah disusun sejak tahun 1992, namun hingga sekarang belum secara menyeluruh terealisasi, baik regulasi yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kementerian, Pemerintah Daerah dan Pusat.Waktu kerja bagi para pengendara seharusnya sesuai dengan ketentuan, yakni 8 jam kerja per hari. Padahal kenyataannya ada beberapa perusahaan yang menerapkan 12 jam per hari,” ungkap Rosyid lagi.

Dampaknya, kata Rosyid, waktu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan atau si pemberi kerja menjadi tidak beraturan.

Tidak hanya itu, konsentrasi kerja pengemudi juga dapat terganggu karena keletihan, yang nantinya dapat berakibat fatal yaitu kecelakaan kerja yang mengakibatkan rusaknya alat kerja bahkan hilangnya nyawa pekerja.

“Dengan waktu kerja selama 12 jam sehari, pekerja yang juga pengendara seharusnya mendapatkan upah lembur, ternyata faktanya tidak dapat,” ujar Rosyid.

Rosyid berharap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pihaknya (FBTPI) melalui sosialisasi ini dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait, serta para anggota pun mendapatkan pemahaman yang baik.

Rosyid menambahkan, selain sosialisasi waktu kerja, pihaknya juga mendorong peningkatan sistem perlindungan kerja di sektor transportasi, salah satunya dengan meningkatkan sinergitas antara Polri dan Buruh.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara (Sudinnakertrans) Hj Elly didampingi anggotanya Vincensius Purba mengatakan bahwa, waktu kerja bagi para pekerja adalah delapan jam sehari, lebih dari itu dikategorikan lembur.

“Sebagai pengawas, kami bekerja sama dengan Polri  untuk mensosialisasikan  waktu kerja dan UU Lalu Lintas. Intinya, buruh jangan dikorbankan, dan pihak pengusaha sebaiknya memperhatikan jam kerja termasuk jaminan-jaminan sosial baik bagi karyawan maupun keluarga,” pungkas Vincensius Purba pada sosialisasi tersebut.

Sedangkan Kanit Laka Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Iptu Ramtu mengatakan bahwa mengacu ke UU No. 22 tahun 2009 bahwa pekerja yang di pelabuhan khususnya para pengemudi trailer tetap mengacu kepada aturan yang ada.

“Jadi harus memperhatikan jam istirahat dan jangan  terlalu diporsir yang nantinya akan membuat lelah pengemudi dan akhirnya terjadi laka kerja ataupun bisa mengakibatkan laka lantas,” tutur Iptu Ramtu.

Mengakhiri sosialisasi tersebut, Ketua Umum FBTPI Abdul Rosyid mengucapkan terimakasih kepada jajaran Kepolisian dan Sudinnakertrans Jakut yang telah mendukung sosialisasi tersebut.

Dari pantauan NewsMetropol, Jumlah peserta yang hadir sekira 100 orang buruh dari SBTPI, SBDP, SBPN dan SBAI.

(Risyaji)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *