Warga Morosi Bantah PT. VDNI Telah Bayar Kompensasi Tanah

Warga Morosi Bantah PT. VDNI Telah Bayar Kompensasi Tanah

Kwitansi pembayaran.

Konawe, NewsMetropol – Pernyataan Deputi Branch Manager PT VDNI Ahmad Hairillah Wijdan terkait tuntasnya permasalahan tanah milik Warga Morosi Alimuddin cs mendapatkan sanggahan.

Pasalnya, Alimuddin cs kekeuh jika uang yang diterimanya dari pihak PT VDNI sebanyak Rp 60 juta adalah biaya ganti rugi dari ikannya yang mati.

“Nener (benih ikan bandeng red) saya banyak yang mati karena kegiatan di sini pak,” ujar Alimuddin kepada wartawan, Jum,at (11/5).

Alimuddin menegaskan jika uang yang diterimanya sebesar Rp. 60 Juta bukan ganti rugi tanahnya yang dilalui oleh jalan hauling PT VDNI.

“Bukan untuk ganti rugi tanah tetapi untuk nener bandengku yang mati,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kuasa Hukum Alimuddin cs Keng Joe Jok SH dari Advocates and Legal Consultants  menanggapi pernyatan dari Deputy Branch Manager PT. Virtu Dragon Nikel Industry adalah pernyataan yang menyesatkan.

“Tidak benar itu, yang benar adalah pembayaran kompensasi  ikan  yang mati  akibat aktifitas dari perusahaan tambang  PT. Virtu Dragon sebesar Rp. 60 Juta,” ujar Joe Jok.

Joe Jok, pun mengeluarkan surat-surat bukti pembayaran dan akte perjanjian yang dibuat oleh PT. Virtu Dragon dengan Alimuddin yang isinya sangat memberatkan pihak kliennya yang buta huruf itu.

Joe Jok bahkan menuding jika PT VDNI menjadikan perjanjian sebagai bukti pembebasan lahan maka hal tersebut adalah sebuah tindakan pembodohan terhadap kliennya.

“Jika seperti itu, maka tindakan itu adalah pembodohan PT. Virtu Dragon kepada warga masyarakat Morosi, apalagi dilakukan langsung oleh Tony Zhou selaku direktur  PT. Virtue  Dragon  Nickel  Industry,” ujarnya lagi.

Berdasarkan penelusuran Media ini, didapatkan bahwa klaim oleh pihak PT.Virtu Dragon itu  berjudul “Surat Kesepakatan Bersama Tentang Penggunaan/Pemanfaatan Lahan Untuk Jalan Hauling” bukan akte jual beli sebagaimana yang di msampaikan Hairillah Wijdan.

Isi perjanjian kesepakatan bersama :

  1. Pihak pertama selaku pemilik tanah dengan Ini menyatakan memberi izin (kuasa) kepada pihak kedua untuk menggunakan/memelihara dan memanfaatkan tanah milik pihak pertama sebagai jalan hauling yang terletak di desa morosi bersertifikat Hak Milik No.00233 tahun 2013 seluas 13.920 M2,
  2. Bahwa PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan menerima penyerahan persetujuan pemanfaatan/penggunaan dan pemeliharaan bidang tanah tersebut di atas, untuk digunakan sebagai Jalan Hauling atau jalur transportasi pengangkutan barang­ barang/cargo perusahaan milik PIHAK KEDUA atau perusahaan mitra PIHAK KEDUA;

  1. Bahwa PIHAK PERTAMA, menjamin sepenuhnya tidak akan melakukan pemalangan,menghalang- halangi, menutup, memblokade, setiap aktivitas/kegiatan perusahan di jalan hauling dimaksud (di atas tanah milik PIHAK PERTAMA);
  2. Bahwa PIHAK PERTAMA, menjamin PIHAK KEDUA bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah benar hak milik PIHAK PERTAMA, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan pihak berwajib/pengadilan, tidak berada dalam jaminan Bank Swasta maupun pemerintah, serta tidak menjadi jaminan untuk suatu hutang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lain yang berupa apapun juga;
  3. Bahwa PIHAK PERTAMA, menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KEDUA dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut tidak akan mendapatkan gangguan, tuntutan atau gugatan apapun dari pihak ketiga lainnya sehubungan dengan penggunaan bidang tanah tersebut. Apabila dikemudian hari ada tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga sehubungan dengan pengunaan tanah dimaksud, maka PIHAK PER TAMA akan betanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, tanpa melibatkan PIHAK KEDUA;
  4. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani surat ini, sampai kapanpun selama PIHAK KEDUA masih membutuhkan tanah milik PIHAK PERT AMA tersebut untuk akses jalan haulingnya, dan sambil menunggu proses penyelesaian administrasi jual beli tanah dimaksud antara PIHAK PER TAMA dengan PT.KONAWE PUTRA PROPERTINDO (KPP);
  5. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui jalur Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari.

Perjanjian tersebut dibuat pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017  oleh  Tony Zhou selaku Direktur mewakili PT. Virtue  Dragon  Nickel  Industry.

(M. Daksan)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *